Reformasi Hukum

Pamit Tugas dengan Penuh Haru, Rifqiy El Farabiy, S.H. Resmi Mengemban Amanah Baru di Kejari Samosir

GRESIK – LIPUTANNUSANTARA.ORG Suasana haru dan penuh doa mengiringi pamitan tugas Rifqiy El Farabiy, S.H., yang secara resmi mengakhiri masa pengabdiannya sebagai Kepala Sub Seksi II Intelijen Kejaksaan Negeri Gresik. Bersama keluarga, Rifqiy menyampaikan mohon diri kepada seluruh jajaran, mitra …
Pamit Tugas dengan Penuh Haru, Rifqiy El Farabiy, S.H. Resmi Mengemban Amanah Baru di Kejari Samosir

Replik Jaksa Hantam Pledoi Terdakwa, Klaim Kriminalisasi Utomo Dipatahkan Bukti Kwitansi Rp1,75 Miliar

PATI – LIPUTANNUSANTARA.ORG Sidang perkara dugaan penipuan dan penggelapan dengan nomor 179/Pid.B/2025/PN Pti kembali digelar di Pengadilan Negeri Pati, Senin (3/2/2026), dengan agenda pembacaan replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas pledoi terdakwa Utomo bin Muhammad Lanjimin. Dalam sidang ke-13 …
Replik Jaksa Hantam Pledoi Terdakwa, Klaim Kriminalisasi Utomo Dipatahkan Bukti Kwitansi Rp1,75 Miliar

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Bongkar Jaringan Shabu 31,62 Gram, Bandar Residivis Dibekuk

SURABAYA – LIPUTANNUSANTARA.ORG Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa (27/1/2026) di Mako Polres Pelabuhan Tanjung Perak, polisi membeberkan pengungkapan kasus peredaran…
Polres Pelabuhan Tanjung Perak Bongkar Jaringan Shabu 31,62 Gram, Bandar Residivis Dibekuk

Putusan MK Tegaskan Perlindungan Wartawan, Tidak Bisa Langsung Dipidana atas Karya Jurnalistik

JAKARTA — LIPUTANNUSANTARA.ORG Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta dituntut secara pidana maupun perdata atas karya jurnalistik yang dihasilkannya. Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 atas uji materiil Pasal 8 Undang-Undang No…
Putusan MK Tegaskan Perlindungan Wartawan, Tidak Bisa Langsung Dipidana atas Karya Jurnalistik

Transformasi Sistem Hukum Nasional Lewat KUHP, KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana

Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan tiga aturan hukum pidana baru pada 2 Januari 2026, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Langkah ini menandai berakhirnya si…
Transformasi Sistem Hukum Nasional Lewat KUHP, KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana