Era Baru Penegakan Hukum: KUHP dan KUHAP Resmi Berlaku
Jakarta, 2 Januari 2026 – Sistem hukum Indonesia memasuki babak baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa momentum ini menjadi tonggak sejarah bagi penegakan hukum nasional. “Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menandai berakhirnya sistem hukum pidana kolonial yang telah digunakan lebih dari satu abad. Kini kita memasuki era hukum yang lebih modern, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila serta budaya bangsa,” ujarnya.
UU Penyesuaian Pidana Resmi Berlaku
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mulai berlaku efektif sejak Jumat (2/1/2026). Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum untuk menyelaraskan ketentuan pidana dalam ratusan undang-undang sektoral agar sejalan dengan KUHP yang baru.
Menteri HAM Desak Usut Teror terhadap Influencer
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan teror terhadap sejumlah influencer yang mengkritik penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. “Setiap dugaan teror harus disikapi serius agar diketahui motif dan pelakunya. Kebebasan berpendapat adalah hak yang harus dilindungi,” tegas Pigai.
Pasal Kohabitasi Resmi Berlaku
Mulai 2 Januari 2026, fenomena kumpul kebo resmi menjadi delik hukum. Pasal 412 KUHP baru mengatur larangan hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan sah. Pelanggaran pasal ini diancam pidana penjara maksimal enam bulan atau denda kategori II.
Wacana Bulog Jadi Badan Khusus
Komisi IV DPR masih membahas wacana peningkatan status Perum Bulog menjadi badan khusus di bawah presiden. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pembahasan intensif telah dilakukan sejak Desember 2025. Ia berharap Bulog kembali mendapatkan peran strategis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
